rekening liar hamid awaluddin dan UU keuangan Negara

Rekening “Abu-Abu HAMID AWALUDIN

Artikel dari Tempo Interaktif:

Hasil penelusuran Departemen Keuangan menunjukkan, sekitar 214 rekening di 10 kementerian dan lembaga pemerintah tidak jelas. Departemen dan lembaga tersebut tidak transparan dan tidak dapat menjelaskan status rekening itu.

Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan, Hekinus Manao mengatakan, dari 214 rekening tersebut, 83 rekening ada di Departemen Hukum dan Ham dengan nilai sekitar Rp 49,481 miliar, Departemen Kesehatan sebanyak 47 rekening dengan nilai Rp 19,089 miliar, Departemen Pertahanan sebanyak 44 rekening dengan nilai Rp 14, 944 miliar dan Departemen Agama sebanyak 23 rekening dengan nilai Rp 46,359 miliar.

“Setelah kami menelusuri ke rekening tersebut, departemen terkait tidak mampu memberikan penjelasan yang kongkret tentang rekening itu,” kata Hekinus. Dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa. Apalagi, kata dia, jika rekening-rekening itu bukan milik pemerintah atau instansi kemungkinan tidak akan disetor ke kas negara.

Dari hasil penelusuran, sampai akhir februari 2006, terdapat 3195 rekening pada kementerian dan lembaga pemerintah yang pernah dibuka pada masa-masa lalu, namun belum pernah dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga pemerintah. Nilainya mencapai Rp 17,624 triliun. “Jumlahnya jauh lebih besar dari temuan BPK yang jumlahnya sebanyak 1303 rekening dengan nilai sekitar Rp 8,537 triliun,” kata dia.

Dari 3195 rekening itu, ujar Hekinus, sebanyak 88 rekening dengan total nilai Rp 5,343 triliun telah berhasil ditutup. Hekinus merinci dari total sebanyak 3195 itu terdiri dari 1309 rekening bendahara penerima/pengeluaran senilai Rp 4,074 triliun, 5 rekening escrow/tampungan sementara senilai Rp 301,580 miliar, 1221 rekening jaminan senilai Rp 2,6412 triliun, 173 rekening titipan pihak ketiga senilai Rp 3,570 triliun, 256 rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain senilai Rp 2,123 triliun, 214 rekening belum jelas dan belum kalrifikasi senilai Rp 142,648 miliar, dan 17 rekening di lingkungan Departemen keuangan yang ditutup pada tahap I senilai Rp 4,770 triliun. (Jakarta – TEMPO Interaktif)

Artikel lain:

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin untuk kedua kali dilaporkan kepada polisi. Yang pertama menyangkut kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum, yang tidak jelas kelanjutannya hingga sekarang. Yang kedua, sedang hangat-hangatnya, menyangkut uang Tommy Soeharto.

Pangkal perkara ialah Hamid membuka rekening Departemen Hukum dan HAM di BNI Cabang Tebet tanpa seizin Menteri Keuangan. Rekening itu dibuka khusus untuk menampung sementara waktu uang US$10 juta milik Motorbike Corporation, yang disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London.

BNI bersedia membuka rekening itu setelah Menteri Hamid Awaludin memberi jaminan bank itu bebas dari tuntutan hukum. Sedangkan BNP mau mentransfer uang Tommy itu setelah mendapat jaminan bahwa dana itu diperoleh secara halal. Jaminan halal itu telah lebih dulu diberikan Yusril Ihza Mahendra yang memimpin departemen itu sebelum Hamid Awaludin.

Ada tiga persoalan pokok yang dilakukan Hamid Awaludin terkait pencairan uang Tommy Soeharto. Pertama, membuka rekening di BNI Cabang Tebet tanpa seizin Menteri Keuangan. Kedua, menyimpan uang Tommy Soeharto untuk sementara waktu dalam rekening Departemen Hukum dan HAM. Ketiga, mentransfer uang dari rekening Departemen Hukum dan HAM di BNI Cabang Tebet ke rekening Tommy Soeharto lainnya.

Logika hukum pun dapat dikembangkan lebih jauh. Karena rekening pemerintah hanya berfungsi untuk menerima uang negara, maka uang US$10 juta yang masuk rekening Departemen Hukum dan HAM dapat dikategorikan sebagai uang milik negara. Padahal, pengeluaran uang dari rekening Departemen Hukum dan HAM tanpa melalui mekanisme APBN juga sebuah pelanggaran, yang merugikan negara. Dari sudut logika hukum ini, negara telah dirugikan sebesar US$10 juta.

Dampaknya pun jelas. Yaitu, pejabat yang telah melakukan kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara, sesuai Pasal 35 UU Keuangan Negara, wajib membayar kerugian tersebut. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUPerbendaharaan Negara, pejabat yang menyebabkan kerugian negara segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikan kerugian negara dimaksud. Artinya, Hamid Awaludin harus meneken surat pernyataan kesediaan mengembalikan kerugian negara. ( media-indonesia.com )

Dari dua artikel tersebut, dapat kita lihat bagaimana penyimpangan yang telah dilakukan oleh para pejabat negara ini sehubungan dengan pembukaan rekening diluar ketentuan yang berlaku.

Pemerintahan negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang berwenang atas pengelolaan keuangan negara termasuk dalam hal pengelolaan rekening negara. Kewenangan atas pengelolaan keuangan negara tersebut dilimpahkan presiden kepada Menteri Keuangan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan presiden selaku kepala pemerintahan seperti diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden itu kemudian dikuasakan lagi kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Jadi, Menteri Keuangan mendapat limpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden menurut UU Keuangan Negara.

Dalam pasal 6 Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, Menteri Keuangan adalah pengelola Keuangan Negara dan juga merupakan Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara.

Dalam pasal tiga Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Hal ini jelas dan memang harus demikian agar tidak terdapat penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap penerimaan negara yang menjadi hak negara, harus masuk dalam APBN agar tidak ada penerimaan yang seharusnya menjadi milik negara, namun tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Demikian juga untuk pengeluaran negara, setiap pengeluaran negara harus jelas untuk apa, berapa besarnya, dan hasilnya seperti apa.

Untuk menampung arus penerimaan dan pengeluaran uang negara tersebut, dibuatlah kas negara. Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Untuk itu, dibuatlah rekening Kas Umum negara yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Selanjutnya, dalam pasal 22 UU no 1 tahun 2004, dijelaskan pula bahwa yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk itu menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral.

Dalam Undang-undang tersebut diatas, dalam pasal 29 juga disebutkan bahwa Menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.

Jadi disini jelas bahwa pembukaan rekening di BNI Tebet oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin telah melanggar UU Keuangan Negara. Pelanggaran tersebut terjadi karena ia membuat rekening untuk Departemen Hukum dan HAM tanpa seizin Menteri Keuangan. Kemudian, ia melakukan pembayaran ke rekening Tommy dengan menggunakan rekening tersebut. Padahal rekening tersebut digunakan untuk menampung penerimaan negara, yang seharusnya hanya untuk keperluan negara.

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Negara seharusnya dimasukkan ke dalam APBN agar tercipta akuntabilitas dan pengendalian yang jelas atas penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. Pemasukkan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut diwujudkan dalam memasukkan penerimaan dan pengeluaran tersebut ke dalam Rekening Negara. Pembukaan rekening negara harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, karena ia yang memperoleh wewenang untuk mengelola keuangan negara dari Presiden selaku kepala Pemerintahan Negara ini. Dengan demikian, apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Hamid telah melanggar peraturan perundangan dan menyalahi kewenangan yang diberikan kepadanya.

Seharusnya, seperti yang diatur dalam UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU no 1 tahun 2004, setiap penerimaan dan pengeluaran atas kas negara harus dimasukkan dalam APBN,atau dimasukkan ke dalam Rekening Kas Negara. Pembukaan rekening untuk menampung dan menyalurkan aks negara harus oleh menteri atau pimpinan lembaga harus sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

2 Responses to “rekening liar hamid awaluddin dan UU keuangan Negara”

  1. Yayan sofyan Says:

    Hebat uang’x banyak skali coba kasih aku 2 1/2% tukan ada hak kita.

  2. Itu uang mau di pake apa mank gag takut mati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: