Kemungkinan Penerapan Multiple Fund di Indonesia

Kemungkinan Penerapan Multiple Fund di Indonesia

Dalam dunia akuntansi dan pelaporan, terdapat dua pengelompokkan besar atas organisasi yang melakukan pencatatan / pelaporan yaitu organisasi komersiil dan organisasi non komersiil. Organisasi komersiil merupakan organisasi yang dibentuk dan dikelola dengan tujuan utama untuk mendapatkan laba / keuntungan / profit. Sedangkan organisasi non komersiil merupakan organisasi yang dibentuk dan dikelola dengan tujuan utama bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi untuk tujuan lainnya yang non komersiil seperti melayani masyarakat dengan berbagai cara yang digunakan oleh masing-masing organisasi non komersiil tersebut.

Dalam organisasi dan pelaporan akuntansi, baik untuk perusahaan/ organsisasi komersiil maupun organisasi non komersiil, kita sering mendengar istilah fund. Meskipun dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti dan kata yang sama, sebenarnya dana atau fund mempunyai pengertian yang berbeda antara organisasi komersiil dan organisasi non komersiil. Fund atau dana dalam pelaporan dan akuntansi komersiil berarti sejumlah aktiva yang disisihkan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya dana yang disisihkan untuk pelunasan obligasi, dana pendidikan dan pelatihan, dana perluasan pabrik, dan sebagainya. Sedangkan untuk pelaporan dan akuntansi organisasi non komersiil, dana berarti kesatuan akuntansi dan kesatuan fiskal yang memiliki seperangkat perkiraan ( account ) yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lainnya bersama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

Dalam akuntansi dana, dana merupakan kesatuan akuntansi ( accounting entity ) dan kesatuan fiscal ( fiscal entity ). Dana merupakan suatu kesatuan akuntansi karena mempunyai suatu persamaan akuntansi. Selain itu, dana merupakan kesatuan fiskal karena memiliki sumber keuangan yang penggunaannya telah ditentukan dalam anggaran.

Kesatuan akuntansi dana merupakan kesatuan akuntansi ganda ( multiple accounting entity ), sedangkan kesatuan akuntansi komersiil merupakan kesatuan akuntansi tunggal ( single accounting entity ). Kesatuan akuntansi dana merupakan kesatuan akuntansi ganda karena sebuah organisasi nirlaba dapat membentuk lebih dari satu dana dimana masing-masing dana tersebut berdiri sendiri, tidak terintegrasi satu sama lain. Misalnya, suatu organisasi nirlaba dapat membentuk General Fund ( Dana Umum ), Special Revenue Fund ( dana Pendapatan Khusus ), Capital Project Fund ( Dana Pemupukan Modal ) dan Debt Service Fund ( Dana Pelunasan Utang ). Negara merupakan suatu contoh bentuk organisasi nirlaba yang paling konkrit di dunia ini.

Berbeda dengan akuntansi komersiil yang hanya memiliki satu persamaan akuntansi untuk satu organisasi, dalam akuntansi dana, masing-masing dana tersebut memiliki satu persamaan akuntansi sendiri. Jika suatu organisasi nirlaba membentuk lima macam dana, maka organisasi nirlaba tersebut mempunyai lima macam kesatuan dana yang masing-masing mempunyai persamaan akuntansi sendiri dan tidak digabung dengan dana lainnya. Jika organisasi nirlaba tersebut membentuk berbagai macam dana dengan jenis yang sama, maka dalam pembuatan laporan keuangan, setiap jenis dana yang sama akan dikonsolidasikan, namun jika tidak sejenis, maka dana tersebut tidak akan dikonsolidasikan. Meskipun demikian, seluruh dana tersebut masuk ke dalam satu pencatatan besar suatu organisasi nirlaba.

Dalam akuntansi dana, kita tidak mengenal istilah beban ( expense ) yang merupakan biaya ( cost ) yang dimanfaatkan dalam satu periode. Istilah yang kita kenal dalam akuntansi dana adalah belanja ( expenditure ) yang meliputi seluruh sumber keuangan yang dibelanjakan dalam satu periode tertentu.

Dalam akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat, kesatuan akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu kesatuan akuntansi dana dan kesatuan akuntansi non dana ( kelompok perkiraan = account group ). Dalam akuntasi dana, Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang di akuntansikan secara terpisah dalam GFAAG ( General Fixed Asset Account Group ) dan GLTDAG (General Long Term Debt Account Group )

Kesatuan akuntansi dana terdiri dari:

1. Govermental – type Fund ( Kelompok Dana Pemerintahan )

Kelompok dana ini terdiri dari berbagai dana yang sifat aktivitasnya adalah belanja. Akuntansi kelompok dana ini berfokus pada belanja ( spending activity ). Jenis-jenis dana yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

a. General Fund ( Dana Umum )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan sumber keuangan dan belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh dana lain.

b. Special Revenue Fund ( Dana Pendapatan Khusus )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber keuangan tertentu yang ditujukan untuk aktivitas belanja tertentu.

c. Capital Project Fund ( Dana Pemupukan Modal )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk perolehan aktiva tetap ( diluar yang dipertanggungjawabkan oleh Propietary Fund dan Trust Fund )

d. Debt Service Fund ( Dana Pelunasan Utang )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk melunasi pokok dan bunga utang jangka panjang umum.

2. Proprietary – type Fund ( Kelompok Dana Kepemilikan )

Kelompok dana ini merupakan kelompok dana yang sifat aktivitasnya termasuk dalam kelompok dana Non-Expendable seperti layaknya perusahaan komersiil. Akuntansi kelompok dana ini sama dengan akuntansi komersiil yaitu berfokus untuk mempertahankan ekuitas ( Capital Maintenance Focus ). Yang termasuk dana ini adalah:

a. Enterprise Fund ( Dana Perusahaan )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktivitas komersiil

b. Internal Service Fund ( Dana Pelayanan Internal )

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan layanan penyediaan jasa kepada pihak lain.

3. Fiduciary – type of Fund ( Kelompok Dana Kepercayaan )

Kelompok dana ini terdiri dari berbagai dana yang sifat aktivitasnya ada yang bersifat belanja dan non belanja. Dana ini dibentuk apabila organisasi bertindak sebagai agen. Yang termasuk dalam kelompok dana ini adalah:

a. Trust Fund

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh organisasi sebagai pihak yang dipercaya ( trustee )

b. Agency Fund

Dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak ketiga yang dikelola organisasi dimana oragnisasi bertindak sebagai agen.

Sistem pemerintahan di Amerika Serikat terdiri merupakan sistem pemerintahan negara federal dengan satu pemerintah pusat dan berbagai negara bagian yang diberi wewenang dan kekuasaan layaknya negara pada umumnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang harus tunduk sesuai kebijakan negara federal. Demikian pula untuk masalah keuangan masing-masing negara bagian tersebut, tiap-tiap negara bagian diberi wewenang penuh dan kekuasaan untuk mengatur masalah keuangan mereka. Mulai dari pendapatan, pengelolaan, hingga pengeluaran keuangan, masing-masing negara bagian mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan masalah keuangan mereka. Kebijakan ini dapat berupa penetapan besarnya pajak, penetapan besaran anggaran, hingga jumlah expenditure untuk masing-masing negara bagian tersebut.

Penetapan besarnya pajak untuk satu negara bagian, tidak sama dengan negara bagian lainnya, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi dan kemakmuran masing-masing negara tersebut. Penetapan tarif pajak suatu negara bagian dilakukan oleh eksekutif yang ada pada negara bagian tersebut yaitu seorang gubernur yang telah disetujui oleh lembaga legislatif negara bagian tersebut. Demikian pula untuk penetapan anggaran dan pengeluaran anggaran untuk kepentingan masing-masing negara bagian tersebut.

Bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan jalan raya merupakan tiga bidang utama dimana tiap negara bagian di Amerika Serikat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik atas bidang tersebut. Selain itu, negara bagian juga mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan atas pengelolaan kepolisian, kesehatan dan rumah sakit, ekonomi dan keuangan, serta pengelolaan sumber daya alam.

Setiap negara bagian membutuhkan dana untuk mengembangkan ekonomi dan memakmurkan masyarakatnya, sehingga masing-masing negara bagian berusaha untuk memberikan kemudahan bagi investor menanamkan modalnya di negara mereka. Akibat dari adanya hal tersebut adalah timbul kompetisi antar negara bagian guna usaha menarik investor ke negara meraka masing-masing. Kompetisi antar negara bagian ini juga terjadi dalam usaha untuk memperoleh bantuan ( grants ) dari pemerintah pusat.

Berbeda dengan amerika Serikat yang merupakan suatu negara serikat, Indonesia merupakan negara Republik yang terdiri dari berbagai propinsi dan tidak mengenal negara bagian. Sebagian besar kebijakan penting negara, diambil oleh pemerintah pusat, hanya sedikit kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Demikian pula untuk sistem akuntansinya, sangat berbeda dengan sistem akuntansi yang berlaku di Amerika. Sistem akuntansi pemerintah Republik Indonesia atau yang biasa disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia (SAPI) mencakup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntansi Pemerintah Pusat mencakup Akuntansi Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta Lembaga Non Departemen lainnya, sedangkan Akuntansi Pemerintah Daerah mencakup Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kotamadya. Mengacu kepada praktik-praktik akuntansi yang berlaku di dunia internasional, seperti Government Finance Statistic (GFS), maka SAPI menggolongkan belanja-belanjanya ke dalam 11 (sebelas) kategori dimana setiap pengeluaran untuk belanja tersebut ditentukan batasannya yang disebut dengan apropriasi, biasanya ditetapkan pada awal tahun anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di Indonesia, hanya memiliki satu persamaan akuntansi tunggal yang dikenal dengan single accounting entity seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana-dana tersebut tidak dipisahkan berdasarkan entitas yang membentuknya,

Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 (1) mengisyaratkan bahwa selama pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas, artinya Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia menerapkan cash modified to accrual. Masa transisi penggunaan akrual ini selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan, jadi pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja harus dilakukan pada tahun 2008.

Bila kita bandingkan antara pemerintahan di Indonesia dan di Amerika Serikat, terutama menyangkut masalah kebijakan pengelolaan uangnya, maka kita akan menemukan perbedaan yang sangat mencolok. Di Amerika, setiap negara bagian mempunyai suatu kekuatan ekonomi tersendiri yang menjadikan mereka mampu untuk tumbuh, berkembang dan menyejahterakan rakyat mereka masing-masing dengan dana yang mereka miliki, tanpa menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan yang terjadi di negara kita tercinta ini dimana sebagian besar propinsi dan kabupaten masih menggantungkan diri pada bantuan dan dana alokasi dari pemerintah pusat. Hanya sedikit sekali pemerintah daerah yang mampu hidup dan berkembang secara mandiri memenuhi kebutuhan daerahnya dengan usahanya sendiri.

Secara akuntansi, sudah sewajarnya bila setiap negara bagian di Amerika Serikat menggunakan multiple fund dalam pencatatan atas pengelolaan dana mereka. Hal ini didukung dengan kemampuan masing-masing negara bagian untuk mengembangkan perekonomian mereka sendiri, kemampuan sumber daya manusia yang mereka miliki untuk melakukan hal tersebut, dan kondisi politik yang mendukung. Kondisi politik yang mendukung disini berarti bahwa pemerintah masing-masing negara bagian sadar bahwa mereka didukung oleh rakyat untuk mengembangkan ekonomi rakyat negara bagian tersebut dan untuk mengelola sumber-sumber keuangan mereka, membelanjakan sesuai kepentingan rakyat dan siap untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat kapanpun diminta.

Bila saya ditanya apakah mungkin Multiple Fund Accounting diterapkan di Indonesia?? Saya akan menjawab mungkin. Tetapi, sebelum Multiple Fund Accounting diterapkan di Negara ini, saya rasa pertanyaan mendasarnya adalah apakah dengan ditepkannya Multiple Fund Accounting akan membawa Negara ini kepada kehidupan yang lebih baik dibanding penggunaan Single Fund Accounting saat ini??? Apakah dengan diterapkannya Multiple Fund Accounting akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang ada pada pengelolaan keuangan di Negara ini??? Akankah penerapannya akan mampu mengurangi ruang gerak koruptor Negara ini????

Dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, penerapan Multiple Fund Accounting masih mungkin untuk dilakukan, namun penerapannya akan sangat sulit. Jika kondisi hukum, peraturan perundangan, masyarakat, politik, dan kemampuan sumber Daya Manusia kita masih seperti ini, maka Multiple Fund Accounting akan sangat sulit diterapkan.

Saat ini, dengan single fund accounting system masih banyak kekurangan di sana-sini, Berbagai peraturan dan undang-undang mengenai akuntansi masih belum mengatur secara detail dan tepat mengenai suatu masalah. Dengan single fund accounting system, masih banyak daerah propinsi maupun kabupaten yang belum mapu membuat laporan keuangan mereka secara tepat dan baik. Banyak kesalahan di sana-sini, karena mereka belum mampu mengerti dan memahami bagiaimana membuat suatu laporan keuangan yang baik berdasarkan undang-undang. Padahal single fund accounting system menurut saya secara teori dan praktek jauh lebih sederhana bila dibandingkan Multiple Fund Accounting. Jika kemampuan sumber daya manusia masih seperti saat ini, bagaimana mereka mampu membuat laporan keuangan dan melakukan pencatatan yang baik berdasarkan Multiple Fund Accounting????

Jika dengan kemampuan sumber daya manusia yang masih seperti itu, tapi tetap dipaksakan diterapkan Multiple Fund Accounting dalam pencatatan akuntansi, maka yang akan terjadi adalah keruwetan pencatatan. Keruwetan tersebut maka akan mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, yang pada akhirnya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi para koruptor di Negara ini.

Penerapan Multiple Fund Accounting di Indonesia akan menjadikan Indonesia lebih baik bila akibat yang ditimbulkan dari penerapan sistem tersebut lebih baik dibanding penggunaan Single Fund Accounting yang diberlakukan saat ini. Baik untuk masalah pembuatan laporan, proses pencatatan, dan kaitannya dengan transparansi pengelolaan keuangan Negara. Bila akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Multiple Fund Accounting di Indonesia sama saja dengan pelaksanaan Single Fund Accounting atau bahkan lebih buruk, maka lebih baik tidak usah diterapkan Multiple Fund Accounting di Indonesia.

Untuk dapat menerapakan Multiple Fund Accounting di Indonesia, pemerintah harus melakukan berbagai analisa terlebih dahulu mengenai efek dari penerapan Multiple Fund Accounting di Indonesia bagi masyarakat kita. Bila memang penerapan Multiple Fund Accounting akan menciptakan kehidupan yang lebih baik, maka pemerintah harus menerapkan Multiple Fund Accounting di Indonesia. Tentu penerapannya tidak dapat langsung secara serentak dan mendadak dilakukan, namun harus melalui berbagai tahapan penerapan.

Saat ini, sistem akuntansi pemerintah kita cenderung mengarah kepada Multiple Fund Accounting yang diterapkan di Amerika. Jika memang ingin menerapkan Multiple Fund Accounting, semua harus diawali dari pemerintah di negara ini. Karena pemerintah mempunyai wewenang yang tinggi dalam hal ini. Pemerintah mempunyai wewenang untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu sistem yang berlaku di negara ini. Jika suatu peraturan sudah diterapkan dan petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan tersebut sudah dibuat, maka peraturan itu pasti dilaksanakan di Indonesia. Sumber Daya Manusia di negara ini pun akan mampu melaksanakan peraturan itu asal diadakan pelatihan terlebih dahulu mengenai peraturan tersebut dan sosialisasi peraturan mengenai peraturan tersebut sudah dilaksanakan secara menyeluruh.

Untuk menerapkan Multiple Fund Accounting, pemerintah harus membuat peraturan yang jelas mengenai penggunaan Multiple Fund Accounting dalam akuntansi dan pelaporan organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk juga perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Sebelum mulai penggunaan Multiple Fund Accounting pemerintah harus melakukan pelatihan dan pendidikan atas pelaksanaan sistem tersebut agar sumber daya manusia yang kita miliki mampu melaksanakan dan melakukan pencatatan dengan baik. Setelah sumber daya manusia kita siap, barulah kita menggunakan sistem tersebut, tentunya dengan berbagai modifikasi atas Multiple Fund Accounting yang digunakan di Amerika karena secara pemerintahan kita sangat berbeda dengan Amerika.

2 Responses to “Kemungkinan Penerapan Multiple Fund di Indonesia”

  1. aveganteng Says:

    kebetulan saya ada tugas tentang wacana multiple fund di pemerintah.
    Artikel sodara Aris ini jelas sangat membantu tugas saya.
    Terimakasih
    I Like This Post
    Please visit my blog too , mas Aris

  2. This page definitely has all the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to
    ask.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: